4 Kebijakan Pemerintah yang Diserang Hoax Habis-habisan

     Di era kepemimpinan pemerintah Jokowi-JK saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang terus diberikan. Kebijakan-kebijakan ini memberikan banyak sekali dampak baik positif maupun negatif. Tidak semua kebijakan juga diterima oleh masyarakat, ditambah lagi dengan banyaknya hoax yang beredar menyebabkan masyarakat semakin ragu akan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah.

     Padahal, jika kita mengamati lebih dalam kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Berikut ini empat kebijakan pemerintah yang diserang hoax habis-habisan sehingga menyebabkan polemik-polemik di masyarakat.

1. Pemberian Vaksin MR

Image 1 via unsplash/@carlonavarro

     Rubella atau campak Jerman merupakan salah satu penyakit menular atau infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah pada kulit. Penyakit ini dapat menyebar dengan cepat melalui bersin dan juga batuk sehingga virus terbawa oleh udara dan akan menyebar dari satu orang ke orang lain.

     Penyakit ini akan menyerang kulit dan juga kelenjar getah bening yang apabila dibiarkan terus menerus akan berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Rubella dapat dicegah dengan adanya pemberian vaksin MR yang saat ini masih menjadi polemik terkait halal haramnya bahan dasar pembuatan vaksin.

     Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 mengungkapkan penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) diperbolehkan ketika dalam kondisi keterpaksaan atau darurat dan belum ditemukannya vaksin MR yang halal.

     Terkait kandungan enzim babi yang ada di dalam vaksin tersebut, Pendiri Rumah Vaksinasi, dr.Piprim Basarah Yanuarso mengungkapkan bahwa kandungan tripsin (enzim babi) yang menjadi polemik saat ini bukanlah bahan pembuat vaksin namun hanya sebatas harvest cell yang digunakan untuk media virus.

     Tripsin tersebut akan melepaskan sel dari tempat melekatnya virus pada media virus. Tripsin ini akan dibuang dan mengalami proses pencucian yang dilarutkan ke banyak air sebelum akhirnya diberikan ke masyarakat.

 

2. Kenaikan Harga BBM

Image 2 via unsplash/@markusspiske

     Isu yang cukup banyak digaung-gaungkan berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah kenaikan harga BBM yang akan berdampak kepada kenaikan harga bahan pokok. Berdasarkan perpres no 191 tahun 2014 pemerintah akan merubah arus pemberian subsidi agar tetap sasaran.

     Seperti yang kita tahu, bahwasannya pengguna BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi sebelumnya bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah namun juga pengguna plat merah dan mobil-mobil mewah. Pencabutan subsidi BBM ini dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBN sehingga dapat digunakan seperlunya.

     Kini pemerintah hanya menerapkan subsidi BBM berupa minyak tanah dan juga solar subsidi yang hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan juga pelayanan umum.

 

     Hal ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya premium menjadi subsidi, kini pemerintah mencabut izin subsidi premium tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik saat ini dan diisukan menjadi pemicu kenaikan harga bahan pokok.

3. Pembangunan Infrastruktur Besar-besaran

Image 3 via unsplash/@rawpixel

 

     Semenjak pemerintahan Jokowi tahun 2014 silam, pembangunan infrastruktur di Indonesia sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebut saja untuk pembuatan jalan tol baru yang telah dioperasikan sepanjang 443 km dengan rincian akhir 2015 sepanjang 132 km, tahun 2016 sepanjang 44 km, tahun 2017 sepanjang 156 km dan per juli 2018 mencapai 110 km.

     Pemerintah juga menambah panjang ruas jalan baru sepanjang 2.621 km di tahun 2015-2017 kemudian bertambah 811 km di tahun 2018 dan 556 km direncanakan untuk tahun 2019.

     Bukan hanya jalan tol dan jalan baru saja, namun pemerintah saat ini melalui kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan juga akan dibangun untuk investasi jangka panjang dalam membantu pertanian di Indonesia sehingga akan memberikan dampak jangka panjang bagi swasembada pangan di kemudian hari.

     Pemerintah juga membangun pos-pos perbatasan antar negara yang dulunya hanya seperti kandang menjadi layaknya seperti bandara internasional. Hal ini selain untuk menjaga harga diri bangsa juga untuk memberikan keamanan negara sehingga perbatasan negara tidak dengan mudah bergeser.

     Pembangunan ini bukan hanya terjadi di Jawa saja namun juga di Indonesia Timur dan seluruh bagian negara Indonesia. Namun kebijakan ini bukan tanpa masalah, mengingat untuk membangun negeri ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga Indonesia harus berhutang.

     Terlepas dari hutang yang ada, seharusnya kita harus jeli karena pembangunan ini akan berdampak panjang dan pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi negara maju di kemudian hari dengan mempersiapkan dari sekarang.

     Selain itu, adanya infrastruktur berupa jalan yang dibangun memberikan konektivitas yang baik sehingga semua daerah dapat terhubung dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan mobilitas. Mobilitas yang tinggi dapat membantu menekan adanya kenaikan harga bahan pokok karena distribusi yang mudah.

4. Hutang Indonesia untuk Pembangunan Negara

Image 4 via unsplash/@fikrirasyid

     Isu yang sangat santer digaungkan saat ini adalah terkait hutang indonesia yang cukup tinggi dan dirasa akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Pemerintahan saat ini secara besar-besaran melakukan pembangunan di seluruh penjuru negeri dengan membuat bendungan, jalan tol, memperbaiki pos perbatasan negara hingga pembangunan merata di bagian Indonesia Timur.

     Pemerintah berkeinginan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pembangunan tidak hanya terjadi di Jawa saja namun di seluruh penjuru negeri. Namun dalam proses pembangunan ini pemerintah cenderung semakin meningkatkan hutang negara, sehingga hal ini lah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan untuk masyarakat Indonesia.

     Menjawab tuduhan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali memberikan klarifikasi terkait hutang Indonesia. Sri Mulyani menuturkan bahwasannya pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati dan terukur. Defisit APBN terus dijaga agar selalu berada di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.

     Sri Mulyani juga mengungkapkan tidak semua hutang yang ada saat ini adalah hutang yang muncul setelah pemerintahan Jokowi namun juga hutang dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang harus segera dilunasi. Sri Mulyani juga menuturkan bahwasannya Indonesia masih dalam batas aman karena belum mencapai 60% terhadap PDB sesuai UU Keuangan Negara sehingga kita tidak perlu risau namun harus tetap berhati-hati.

     Sebagai pengguna internet yang bijak, maka jeli lah dalam mencari sebuah informasi. Kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan data yang valid sehingga tidak menjadi penyebar berita bohong atau hoax.

     Terkait kebijakan pemerintah, sebagai warga negara yang baik seharusnya kita mendukung pemerintahan terlebih kebijakan itu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di kemudian hari. Ketika mencari berita hindari sikap antipati dan dahulukan berfikir objektif sehingga kita dapat menyaring berita dengan benar.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu mengalami respon positif dan negatif, tak jarang juga diterpa isu-isu yang menjatuhkan pemerintah, melalui hoax.

Edited by Fitria (28/09/2018)
...